Jakarta –
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan melakukan penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait program pembangunan sekolah rakyat. MoU itu akan melibatkan berbagai kepala daerah yang telah mengusulkan aset berupa bangunan atau tanah sebagai lokasi sekolah rakyat.
“Di sisi lain kita juga sudah menyusun MoU atau perjanjian kerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota yang telah mengusulkan baik itu berupa aset gedung maupun aset tanah,” tutur Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).
Gus Ipul mengatakan penandatangan MoU itu direncanakan akan dilakuka pada akhir bulan April atau awal bulan Mei. Total ada 200 kepala daerah terdiri dari gubernur, bupati hingga wali kota yang melakukan penandatanganan MoU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kira-kira itu nanti di akhir bulan ini atau awal bulan depan kita akan lakukan MoU di depan presiden. Tepatnya perjanjian kerja sama dengan tidak kurang dari 200 gubernur, bupati, dan wali kota. Kira-kira seperti itu,” tutur Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan selain ratusan kepala daerah, terdapat sejumlah kementerian lembaga lainnya yang turut terlibat dalam pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Kementerian lembaga tersebut antara lain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Sekretariat Negara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan lain lain.
“Jadi banyak sekali yang terlibat di sini dalam penyelenggaraan sekolah rakyat tentu di samping Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, ada Kemenko PMK ada juga KSP, ada Mensesneg ada BP Taskin terlibat juga sebagai pengarah, pembina pengarah itu seperti Mendagri dan juga kementerian-kementerian lain yang ikut membantu kita,” tutur Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) menjadi kementerian yang utama dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Kementerian Dikdasmen memiliki peran untuk menyusun kurikulum hingga proses rekrutmen guru dan murid.
“Utamanya adalah tentu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena di dalam Inpres itu yang diberi tugas untuk menyusun kurikulum dan rekrutmen guru,” tutur Gus Ipul.
Sekolah rakyat ini gratis bagi para pelajar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan serta dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekolah rakyat bakal menggunakan konsep boarding school alias asrama. Sekolah rakyat direncanakan beroperasi Juli 2025.
(ygs/ygs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini